DATA PERANGKAT DAERAH
Nomenklatur: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS
Akronim: DPMPTSP
Tipe: B
Jenis: Dinas
Urusan: Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unsur: Pelaksana
Dasar: Perbup No. 61 Tahun 2016
Tentang: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas
Tanggal Penetapan: 30-12-2016
Tanggal Pengundangan: 30-12-2016
Berita Daerah: 69
Jumlah J. Pimpinan Tinggi: 1
Jumlah J. Administrator: 5
Jumlah J. Pengawas: 14
Jumlah UPT: -
Unduh: Unduh Dasar Hukum
Unduh Struktur
TUGAS POKOK
Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku
FUNGSI
  1. perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
  2. perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
  3. pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;
  4. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;
  5. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
  6. pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia;
  7. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.
Untuk melaksanakan fungsi diatas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai kewenangan sebagai berikut:

  1. merumuskan rencana umum penanaman modal Kabupaten;
  2. merumuskan kebijakan pemberian insentif dan fasilitas penanaman
    modal;
  3. mengidentifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
  4. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten;
  5. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu di bidang penanaman modal dan sektoral yang menjadi kewenangan daerah;
  6. melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan atas pelaksanaan penanaman modal di daerah; dan
  7. mengelola sistem informasi di bidang penanaman modal, perizinan, dan non perizinan