DATA PERANGKAT DAERAH
Nomenklatur: DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS
Akronim: DLH
Tipe: A
Jenis: Dinas
Urusan: Bidang Lingkungan Hidup dan Bi
Unsur: Pelaksana
Dasar: Perbup No. 54 Tahun 2016
Tentang: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas
Tanggal Penetapan: 30-12-2016
Tanggal Pengundangan: 30-12-2016
Berita Daerah: 62
Jumlah J. Pimpinan Tinggi: 1
Jumlah J. Administrator: 5
Jumlah J. Pengawas: 15
Jumlah UPT: -
Unduh: Unduh Dasar Hukum
Unduh Struktur
TUGAS POKOK
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penaatan Hukum Lingkungan dan  Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten.
FUNGSI
  1. perumusan kebijakan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten;
  2. perencanaan program di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten;
  3. pengkoordinasian di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten;
  4. pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten;
  5. pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten;
  6. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya