DATA PERANGKAT DAERAH
Nomenklatur: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPA
Akronim: DP-3APPKB
Tipe: A
Jenis: Dinas
Urusan: Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Ber
Unsur: Pelaksana
Dasar: Perbup No. 47 Tahun 2016
Tentang: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas
Tanggal Penetapan: 30-12-2016
Tanggal Pengundangan: 30-12-2016
Berita Daerah: 55
Jumlah J. Pimpinan Tinggi: 1
Jumlah J. Administrator: 5
Jumlah J. Pengawas: 15
Jumlah UPT: -
Unduh: Unduh Dasar Hukum
Unduh Struktur
TUGAS POKOK
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati  melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
FUNGSI
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  2. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  3. memfasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. pemaduan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dan pelaksanaan kebijakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  5. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  6. pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
  7. pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Pelaksanaan pelayanan KB;
  8. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
  9. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan;
  10. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  11. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
  12. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  13. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  14. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.